Konflik

konflik Konflik bukan ialah suatu hal yang asing didalam hidup manusia. Sejarah mencatat sebetulnya konflik ialah belahan dari kehidupan manusia, sepanjang seseorang masih hidup hampir tidak mungkin untuk menghilangkan konflik dimuka bumi ini baik itu konflik antar individu maupun antar kelompok. Jika konflik antara perorangan tidak bisa diatasi secara adil dan proposional, maka hal itu sanggup berakhir dengan konflik antar kelompok. Untuk  itu, konflik ialah suatu tanda-tanda yang tidak sanggup dipisahkan dalam masyarakat. Fenomena konflik tsb menerima perhatian bagi manusia,

Pengertian Konflik Menurut Para Ahli

Charles Watkins yang mempersembahkan suatu analisis tajam wacana kondisi dan prasyarat terjadinya suatu konflik. Menurutnya, konflik terjadi kalau terdapat dua hal. 

1. Konflik bisa terjadi kalau sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/operasional sanggup saling menghambat. Secara potensial artinya, mereka mempunyai kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/ operasional maksudnya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada didalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara gampang. Artinya, kalau kedua belah pihak tidak sanggup menghambat atau tidak melihat pihak lain sebagai hambatan, maka konflik tidak akan terjadi.
2. Konflik sanggup terjadi kalau ada sesuatu samasukan yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak, namun spesialuntuk salah satu pihak yang akan memungkinkan mencapainya.

Joyce Hocker dan William Wilmt di dalam bukunya yang berjudul interpersonal conflict, berupaya untuk memahami pandangan wacana konflik. Pada umumnya pandangan wacana konflik sanggup digambarkan sebagai diberikut ;

1. Konflik yakni hal yang absurd lantaran hal normal yakni keselarasan. Bagi mereka yang menganut pandangan ini intinya bermaskud memberikan bahwa, suatu konflik spesialuntuk ialah gangguan stabilitas.
2. Konflik sebenarnya spesialuntuklah suatu perbedaan atau salah paham. Mereka yang perpendapat mirip ini menganggap sebetulnya konflik spesialuntuklah kegagalan berkomunikasi dengan baik, sehingga pihak lain tidak sanggup memahami maksud kita yang sesungguhnya.
3. Konflik yakni gangguan yang spesialuntuk terjadi lantaran kelakuan orang-orang yang tidak beres. Menurut penganut pendapat ini, penyebab suatu konflik yakni anti sosial. 

Konflik dan integrasi

Pengertian konflik ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak, dikala keduanya menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan dikala adanya kendala dari kedua pihak, baik secara potensial dan praktis. Sedangkan integrasi yakni proses mempersatukan masyarakat, yang cendrung membuat masyarakat menjadi lebih baik atau harmonis. Disamping itu integrasi juga dipahami sebagai suatu pernyataan yang sudah dicapai, atau sudah bersahabat untuk dicapai.

Dalam politik, konflik dan integrasi ialah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Konflik mempunyai hubungan yang erat dengan proses integrasi. Hubungan ini disebabkan lantaran dalam proses integrasi terdapat sebuah proses disoraganisasi dan disintegrasi.

Dalam proses disorganisasi terjadi perbedaan faham wacana tujuan kelompok sosialnya, wacana norma-norma sosial yang hendak diubah, serta wacana tindakan didalam masyarakat. Apabila tidak terdapat tindakan dalam menghadapi perbedaan ini, maka dengan sendirinya langkah pertama menuju disintegrasi terjadi. Jadi, disorganisasi terjadi apabila perbedaan atau jarak antara tujuan sosial dan pelaksanaan terlalu besar.

Suatu kelompok sosial selalu dipengaruhi oleh beberpa faktor, maka  perperihalan atau konflik akan berkisar pada pembiasaan diri ataupun penolakan dari faktor-faktor sosial tersebut. Adapun faktor-faktor sosial yang menuju integrasi tersebut ialah tujuan dari kelompok, sistem sosialnya, tindakan sosialnya. 

Perperihalan yang terjadi dalam kelompok maupun diluar kelompok mempunyai hubungan yang saling imbas mempengaruhi. Untuk itu, Makin tinggi konflik dalam kelompok, makin kecil darejat integarasi kelompok. Sedangkan makin besar permusuhan terhadap kelompok luar, makin besar integrasi.

Bentuk-bentuk konflik politik

Humembuangan antara konflik dan integarasi tidak sanggup dipisahkan, hubungan ini sanggup diibaratkan dari dua sisi mata uang yang sama. Dalam kenyataanya, kita menemukan bahwa beberapa jenis konflik sudah mencakup beberapa aspek tingkat integrasi tertentu. Tahap pertama dari integrasi tersebut terdiri dari menahan penerapan kekerasan, yang berarti menggantikan bentuk- bentuk konflik dengan bentuk yang lainnya. Buktinya sanggup kita anlisa dari permasalah yang terjadi di Aceh. Pada mulanya Konflik yang terjadi di aceh disikapi dengan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, dikala adanya kompromi diantara dua kelompok, maka keduanya mulai berupaya untuk menghindari kekerasan. melaluiataubersamaini adanya komitmen ini, berarti konflik yang terjadi sudah menuju tahap pertama dari integrasi. Kemudian kedua pihak memulai mengganti bentuk-bentuk konflik dengan bentuk yang lain. Bentuk-bentuk konflik politik itu sanggup diidentifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Maurice Devurege. Ia  mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik politik menjadi dua kategori yakni; senjata-senjata pertempuran dan taktik politik

1. Senjata-senjata pertempuran

Manusia dan organisasi dalam konflik satu sama lain mempergunakan aneka macam jenis senjata di dalam usaha politik. Senjata yang digunakan tergantung dari masyarakat setempat dan kelompok-kelompok sosialnya, diantaranya ialah senjata dalam bentuk kekerasan fisik, senjata dalam bentuk yang lain mirip uang, media dan organisasi. Namun, belakangan ini kekerasan fisik ialah senjata yang sering digunakan. Padahal tujuan pertama-tama dari politik yakni untuk menghapus kekerasan, untuk menggantikan konflik berdarah dengan bentuk-bentuk usaha sipil yang lebih dingin, dan untuk menghapus peperangan, baik sipil atau internasional. Politik cenderung menghapus kekerasan, akan tetapi beliau tidak pernah berhasil seluruhnya. Senjata-senjata dalam arti sempitnya senjata militer tidak seluruhnya dikeluarkan dari konflik politik. Memang politik yakni konflik, akan tetapi juga pembatasan konflik, dan konsekuensinya suatu permulaan dari proses integrasi. Namun, tidaklah mutlak. 

a) Kekerasan fisik

Berbicara secara luas, ada dua jenis kekerasan yang dipergunakan sebagai senjata di dalam pertempuran politik: kekerasan oleh negara melawan para masyarakatnya, dan kekerasan antara kelompok masyarakat negara atau melawan negara. Alat kekerasan yang digunakan negara untuk melawan negara yakni militer yang mempergunakan senjata. untuk mempertahankan otoritasnya terhadap rakyat yang diperintahkannya, senjata mili¬ter juga dipergunakan dalam usaha politik Pertama, senjata dipergunakan selama tahap pertama dari perkembangan sosial, dikala negara masih terlalu lemah untuk memperoleh monopoli lengkap dari senjata-senjata militer bagi manfaatnya sendiri. Lantas, usaha merebut kekuasaan terdiri dari munculnya fraksi bersenjata yang saling berhadapan baik itu organisasi politik yang mempergunakan senjata maupun pemberontakan terhadap negara. Kemudian, dikala militer tidak lagi untuk melayani negara, tidak lagi berada dalam kuasa mereka yang memerintah, dan dikala mereka sendiri bergabung di dalam usaha untuk merebut kekuasaan. Maka militer menjelma kelompok kepentingan, yang berupaya untuk merebut kekuasaan. Bilamana angkatan bersenjata menetapkan dirinya menjadi suatu organisasi politik yang independen dan tidak lagi menaati pemerintah, terang ada disorganisasi yang mendalam dalam organisasi politik. Justru dari hakikatnya militer selalu ialah ancaman politik bagi negara. Mereka yang memegang senjata selalu digoda untuk menyalahgunakannya, sama mirip mereka yang memegang posisi otoritas menerima godaan untuk melampaui hak-haknya.

b)  Kekayaan 

Dalam realitas politik; uang tidak pernah menjadi satu-satunya "penguasa". Namun dalam banyak masyarakat, mirip dalam masyarakat kapitalis, uang yakni senjata yang hakiki. Untuk itu, uang yang ialah simbol dari kekayaan sudah menjadi sebuah senjata politik. Sehingga tak sanggup dipungkiri bahwa kekayaan ialah belahan dari hal yang mewarnai bentuk-bentuk konflik politik. Seperti dalam masyarakat agraris yang memakai kekayaannya mirip tanah sebagai sumber dari kekuatan politik, hal ini dilakukan oleh kelas pemilik tanah atau aristokrat. Kemudian, pada era kesembilan belas muncul kalangan borjuis yang menggantikan sumbernya dari pemilikan tenah kepada kekuatan uang. Jadi, pada pekembangannya uang mulai terkesan sebagai senjata politik.

c)  Organisasi

Di dalam komunitas insan yang besar, terutama di dalam negara modern, pertikaian politik dilancarkan antara organisasi-organisasi. Organisasi-organisasi ini kelompok-kelompok yang berstruktur, dengan kemampuan artikulasi, dan hirarkis, terutama terlatih bagi usaha merebut kekuasaan. Hakikat organisatoris dari kekuatan- kekuatan sosial ini yakni fakta yang mendasar dari kehidupan politik masa kini. Tentu saja, ada selalu sejumlah organisasi kekuatan-kekuatan sosial yang bersungguh-sungguh pada agresi politik, akan tetapi selama seratus tahun terakhir, metode organisasi kolektif dan metode memasukkan orang ke dalam kelompok agresi kolektif sudah sangat disempurnakan. Wajah yang sungguh orisinil dari usaha politik kini bukanlah bahwa beliau terjadi antar organisasi, akan tetapi lantaran organisasi ini begitu rapi dikembangkan. Kita sanggup mengklasifikasikan organisasi politik menjadi dua kategori utama partai-partai politik dan kelompok kepentingan. Tujuan utama dari partai yakni memperoleh kekuasaan atau mengambil belahan dalam kekuasaan; mereka berusaha memperoleh bangku dalam pemilihan umum, mengangkat wakil dan menteri, dan mengontrol pemerintah. Sedangkan kelompok kepentingan tidak berusaha untuk me¬rebut kekuasaan atau berpartisipasi di dalam pelaksanaan kekuasaan, namun tujuannya yakni mensugesti dan menekan mereka yang memegang kekuasaan. 

d) Media informasi

Media yang ialah alat untuk berbagi pengetahuan dan isu ini juga sanggup dikatakan sebagai senjata politik, yang bisa digunakan oleh negara, oleh organisasi, partai dan gerakan rakyat. Dalam rezim-rezim otoritarian, media isu biasanya berada da¬lam kontrol negara, yang berfungsi untuk berbagi propaganda negara. Propaganda ini cenderung untuk mengamankan tunjangan penuh dan pemerintah. Dia tidak berorientasi kepada usaha kelas atau kategori sosial yang mencakup bangsa, akan tetapi kepada penyatuan negara. Dia ialah alat integrasi sosial atau pseudointegrasi Sedangkan dalam rezim demokratis, tidak tiruana media isu dikontrol oleh negara; banyak yang mempunyai sifat mirip kelompok kepentingan. Pluralisme media yakni unsur di dalam pluralisme rezim, bersama dengan pluralisms partai politik. Namun, jarang kita mendapatkan negara demokratis di mana negara tidak menguasai satu pun media informasi, sebagaimana di Amerika Serikat. Hampir di mana-mana, penyiaran radio diorganisir oleh dinas negara, sekurang-kurangnya sebagian. 

2  Strategi politik

a) Konsentrasi atau penyebaran-penyebaran senjata politik

Dari segi distribusi senjata-senjata politik, masyarakat sanggup dibagi menjadi dua jenis masyarakat politik, yakni masyarakat dengan serius senjata dan masyarakat dengan penyebaran senjata. Di dalam masyarakat dengan serius senjata, tiruana senjata-senjata politik, atau sekurang-kurangnya yang utama, dipegang oleh satu kelas atau kelompok sosial. Seperti yang terdapat di dalam masyarakat feodal dan monarki, misalnya, senjata utama pada masa itu — senjata-senjata militerdan kekayaan pemilikan tanah— diseriuskan di dalam tangan kaum aristokrat. Sedangkan di dalam masyarakat dengan penyebaran senjata, senjata-senjata utama dibagi pada beberapa kelas atau kategori kelas. Saat ini, di satu pihak, kaum kapitalis mempunyai kekayaan, yang dipakainya untuk kepentingan propaganda, dengan demikian memegang unsur-unsur kekuasaan politik yang paling penting dalam tangannya. Namun dipihak lain, kaum pekerja/buruh juga mempenyai kekuatan dengan bentuk organisasi masa (partai-partai rakyat dan serikat buruh)

b) Perjuangan terbuka atau usaha diam-diam

Perjuangan terbuka dalam konflik politik sanggup ditemukan pada negara yang menganut faham demokrasi. Dimana dalam demokrasi konflik politik bersifat resmi atau diakui, mirip dalam kampanye, pemilu, demonstrasi dan di parlemen. Biasanya kelompok-kelompok yang bertarung dalam konflik politik ini yakni organisasi politik yang legal mirip partai. Bagi organisasi yang tidak berorientasi kepada politis, mereka mempunyai potensi untuk berupaya mengejar tujuan-tujuan politiknya dengan cara yang ilegal. Karena sifanya ilegal, maka perjuangannya dilakukan secara diam-diam. Fakta ini sanggup dilihat dari munculnya gerakan-gerakan bawah tanah yang berupaya untuk merebut kekuasaan. 

c) Pergolakan didalam rezim dan usaha untuk mengontrol rezim

Dalam negara-negara demokrasi, pergolakan politik terbuka tetap terbatas. Perbedaan dasar dalam hubungan ini harus dibentuk antara pergolakan di dalam dan usaha untuk merebut rezim. Perbedaan antara usaha merebut rezim dan usaha di dalam rezim bekerjasama dengan konsep legitimasi. Konflik-konflik berada dalam kerangka pemerintah, bilamana secara umum dikuasai para masyarakat menganggap pemerintah tersebut legitimete, bilamana ada konsensus wacana hal ini. Konflik tidak sanggup ditampung di dalam kerangka pemerintah kecuali ada konsensus wacana legitimasinya. Apabila konsensus itu berantakan, dikala  spesialuntuk sebagain kelompok yang mengakui legitimasi pemerintah , maka akan muncul usaha melawan rezim. Akibatnya, perju¬angan di dalam rezim dan usaha melawan rezim bukanlah taktik alternatif yang bisa dipilih seseorang dalam suatu suasana yang normal, tetapi dalam situasi tertentu. Bilamana konsensus politik secara mendalam terbagi, maka situasi revolusioner menghasilkan per-juangan melawan rezim. Perjuangan melawan suatu rezim bisa mengambil dua bentuk yang tidak sama-beda, tergantung dari apakah beliau spesialuntuk memperhatikan tujuan-tujuan yang harus dicapai atau juga cara-cara yang harus dipergunakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perjuangan melawan suatu rezim selalu berarti bahwa sebagian masyarakat negara tidak mendapatkan lembaga-lembaga yang ada dan berjuang untuk menggantikannya dengan lembaga-lembaga lain.

d)  Strategi dua blok atau taktik sentris

Perjuangan politik di dalam suatu sistem dwi-partai tidak sama dari usaha di dalam sistem multi-partai. Dalam usaha sistem dwi partia mengambil bentuk duel, sedangkan dalam sistem multi partai, sejumlah musuh saling berhadapan dan membentuk aneka macam koalisi. Perbedaan politik antara kiri dan kanan memungkinkan kita memperbandingkan kedua situasi tersebut. Golongan politik “kanan” menentukan perilaku untuk mendapatkan tatanan sosial yang ada dan mereka secara relatif puas terhadap tatanan tersebut,  yang akhinya mereka putuskan untuk melanjutkannyas. Sedangkan golongan “kiri” tidak menyukai tatanan sosial yang ada dan mau mengubahnya. Namun, pada kenyataannya, taktik dua blok yakni bentuk sentrisme, lantaran setiap blok dipaksa untuk mengorientasikan politiknya ke arah tengah.

e)  engkauflase

Salah satu alat taktik yang digunakan dalam setiap jenis rezim ialah engkauflase. Kamuflase ialah upaya untuk menyembunyikan tujuan-tujuan yang sebenarnya dan motif-motif agresi politik yang sebenarnya di balik tujuan dan motif yang tiruan yang lebih populer,  dan lantaran itu, mengambil laba dari tunjangan rakyat yang lebih besar. Alat ini digunakan oleh individu-individu, partai-partai, dan kelompok-kelompok kepentingan di dalam perjuangannya untuk memenangkan atau mensugesti kekuasaan. Dia juga digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh kepatuhan dari para masyarakat dan untuk mengembangkan integrasi sosial dan politik yang nyata. Kamuflase mempunyai beberapa bentuk diantranya ialah Teknik engkauflase yang paling biasa yakni menutupi suatu tujuan yang kurang terhormat di balik sesuatu yang lebih terhormat dalam hu-bungan dengan sistem nilai dari suatu masyarakat tertentu. Teknik lain dalam engkauflase yakni membuat kasak-kusuk terhadap sebagian besar penduduk bahwa kepentingannya berada dalam