Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Presidensial. Didalam sistem presidensial tidak dikenal adanya forum pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai Trias Politica oleh Montesquieu. Presiden dan Wapres dipilih pribadi oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem presidensial menganut hukum para menteri yakni pemmenolong presiden yang diangkat dan bertanggung tanggapan kepada presiden.

Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem presidensial, anggota DPR dihentikan merangkap jabatan cabang eksekutif, dan sebaliknya, pejabat administrator dihentikan merangkap menjadi anggota tubuh legislatif. Namun, pemisahan personal cabang administrator dan legislatif tidak selalu diterapkan di tiruana negara yang memakai system presidensial. Di beberapa negara menteri diangkat sebagai anggota parlemen. Pada pemerintahan Orde Baru, para anggota Kabinet juga yakni anggota MPR, forum pemegang kedaulatan negara yang lebih kurang sama dengan parlemen dalam sistem parlementer.

Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, ialah sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan administrator dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden mempunyai posisi yang relatif berpengaruh dan tidak sanggup dijatuhkan alasannya yakni rendah subjektif menyerupai rendahnya pertolongan politik. Namun masih ada prosedur untuk mengontrol presiden. Jika presiden melaksanakan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat problem kriminal, posisi presiden sanggup dijatuhkan. Bila ia diberhentikan alasannya yakni pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Baca Juga Pengertian Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

 

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
2. Kekuasaan administrator presiden diangkat menurut demokrasi rakyat dan dipilih pribadi oleh mereka atau melalui tubuh perwakilan rakyat.
3. Presiden mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
4. Menteri-menteri spesialuntuk bertanggung tanggapan kepada kekuasaan administrator (bukan kepada kekuasaan legislatif).
5. Kekuasaan administrator tidak bertanggung tanggapan kepada kekuasaan legislatif.
6. Kekuasaan administrator tidak sanggup dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Badan administrator lebih stabil kedudukannya alasannya yakni tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatan tubuh administrator lebih terang dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat yakni empat tahun, Presiden Filipina yakni enam tahun dan Presiden Indonesia yakni lima tahun.
3. Penyusun jadwal kerja kabinet simpel diadaptasi dengan jangka waktu masa jabatannya.
4. Legislatif bukan daerah kaderisasi untuk jabatan-jabatan administrator alasannya yakni sanggup diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial

1. Kekuasaan administrator di luar pengawasan pribadi legislatif sehingga sanggup membuat kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggungjawabanan kurang jelas.
3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara administrator dan legislatif sehingga sanggup terjadi keputusan tidak tegas
4. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

Di bidang eksekutif, yakni sebaiknya membuka peluang calon independen dalam pemilihan Presiden secara langsung, merubah dominasi partai politik yang dikala ini memonopoli pencalonan Presiden. dan untuk lebih menguatkan system presidensial yang efektif, perlu diadopsinya sistem dua partai. Menurut Matthew S. Shugart, ketidakstabilan pemerintahan akan terjadi kalau sistem presidensial dipadukan dengan sistem multi partai.

Referensi.
Wikipedia.com