Sistem Pemerintahan Parlementer

Parlemen yakni sebuah DPR khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya menurut sistem Westminster dari Britania Raya. Nama ini berasal dari bahasa Perancis yaitu parlement. Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan sistem parlementer dimana direktur secara konstitusional bertanggungjawaban kepada parlemen.

Hal ini sanggup dibandingkan dengan sistem presidensial dimana legislatif tidak sanggup menentukan atau memecat kepala pemerintahan dan sebaliknya direktur tidak sanggup membubarkan parlemen. Beberapa negara berbagi sistem semipresidensial yang menggabungkan seorang Presiden yang berpengaruh dan seorang direktur yang bertanggungjawaban kepada parlemen.

Parlemen sanggup terdiri atas beberapa kamar atau majelis, dan biasanya berbentuk unikameral atau bikameral meskipun terdapat beberapa model yang lebih rumit. Seorang Perdana Menteri (PM) yakni hampir selalu seorang pemimpin partai yang mempunyai posisi lebih banyak didominasi di majelis rendah pada parlemen, namun spesialuntuk menduduki jabatan tersebut selama parlemen masih mempercayainya. Jika anggota majelis rendah kehilangan kepercayaan dengan alasan apapun, maka mereka sanggup mengajukan mosi tidak percaya dan memaksa PM untuk mengundurkan diri. Hal ini sanggup sangat berbahaya bagi kestabilan pemerintahan jikalau jumlah posisi bunyi relatif seimbang.

Sistem parlementer yakni sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun sanggup menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen sanggup mempunyai seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden spesialuntuk menjadi simbol kepala negara saja.

Baca Juga

1. Pengertian Sistem Pemerintahan Semi Presidensial
2. Pengertian Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal
3. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang direktur pemerintah tergantung dari santunan secara eksklusif atau tidak eksklusif cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh alasannya itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang terang antara cabang direktur dan cabang legislatif, menuju Koreksian dari beberapa yang merasa kurangnya investigasi dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, alasannya kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya yakni beliau sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, menyerupai dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya mempunyai pembedaan yang terang antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan yakni perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga mempunyai seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, mempersembahkan keseimbangan dalam sistem ini.

Ciri pemerintahan parlemen

1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
2. Kekuasaan direktur presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi menurut undang-undang.
3. Perdana menteri mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
4. Menteri-menteri spesialuntuk bertanggung tanggapan kepada kekuasaan legislatif.
5. Kekuasaan direktur bertanggung tanggapan kepada kekuasaan legislatif.
6. Kekuasaan direktur sanggup dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

1. Pembuat kebijakan sanggup ditangani secara cepat alasannya praktis terjadi adaptasi pendapat antara direktur dan legislatif. Hal ini alasannya kekuasaan direktur dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
2. Garis tanggung tanggapan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
3. Adanya pengawasan yang berpengaruh dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

1. Kedudukan tubuh eksekutif/kabinet sangat tergantung pada lebih banyak didominasi santunan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet sanggup dijatuhkan oleh parlemen.
2. Kelangsungan kedudukan tubuh direktur atau kabinet tidak sanggup ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya alasannya sewaktu-waktu kabinet sanggup bubar.
3. Kabinet sanggup mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet yakni anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena imbas mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet sanggup mengusai parlemen.
4. Parlemen menjadi daerah kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan direktur lainnya.

Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer